KOMISI : Tidak Boleh Ada Perusahaan Tambang di Intan Jaya

Komunitas Somatua, Intan Jaya 2012

PAPUAN, Jayapura--- Pernyataan Bupati Intan Jaya yang mengajak masyarakat untuk tidak menolak perusahaan yang akan masuk di Kabupaten Intan Jaya, mendapat tanggapan dari Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (KOMISI) di Jayapura, kemarin.

Untuk Mengantisipasi Perusahaan aktif yang akan masuk dimana akan membawa ancaman serius bagi berlangsugnya hidup dan kehidupan suku Migani yang mendiami Kabupaten Intan Jaya maka KOMISI menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bupati Natalis Tabuni yang meminta agar masyarakat mengizinkan perusahaan masuk.

Sekertaris Umum KOMISI,  Karel Kobogau menuturkan, Kami Melihat keberadaan perusahaan raksasa yang berada di papua seperti PT.Freport di Tembagapura, MIFEE di Merauke dan BP di Bintuni dinilai tidak berdampak positif bagi masyarakat Papua. Malah datang mambuat masyarakat papua menderita diatas tanahnya sendiri.

“Kami tidak mau di daerah kami (Intan Jaya) mengalami nasib yang seperti di Merauke, Timika-Tembagapura, dan Bintuni yang masyarakat pemilik hak ulayat meenderita diatas tanahnya. Kami dengan tegas nyatakan tolak apapun perusahaan yang akan masuk di Intan Jaya,” tegas Kobogau kepada suarapapua.com di Jayapura, Kemarin (17/2/2014).

Dikatakannya, kami ingin hidup 1000 tahun diatas tanah kami yang kaya. Maka kami tolak. “Kami Mahasiswa intan Jaya menolak tegas pernyataan bupati intan Jaya karena kami ingin hidup 100 tahun,” ungkapnya.

Lanjut dia, untuk memastikan perusahaan yang beroperasi di Intan Jaya tersebut pihaknya telah bertatap muka dengan kepala dinas provinsi Papua. Dan hasilanya kepala dinas pertambangan provinsi Papua mengatakan, ada enam perusahaan yang akan beroperasi. Untuk sementara ini hanya dua perusahaan yang aktif dan empat perusahaan lainnya belum beroperasi tapi sedang melakukan survei. Tutur Karel Kobogau, mahasiswa Antropologi Uncen semester delapan ini.

Kobogau mengatakan enam perusahaan masuk di Intan Jaya ini ancaman serius bagi kehidupan suku Migani di tanah Moni. Sehingga kami mahasiswa siap  melindungi masyarakat dan menolak semua jenis perusahaan yang akan beroperasi di Tanah adat Kami, Tutupnya.

ARNOLD BELAU

Sumber: http://suarapapua.com/read/2014/02/18/1312/komisi--tidak-boleh-ada-perusahaan-tambang-di-intan-jaya

Komisi : Stop Bunuh Masyarakat Kecil Dengan Pertambangan

Komunitas Somatua, Ndugusiga 2012

JUBI — Kehadiran PT. Penambangan di Kabupaten Intan Jaya belum ada perjanjian total dengan masyarakat pemilik ulayat sehingga kehadirannya dinilai ilegal. Selain itu, kehadiran perusahaan tersebut justru merugikan masyarakat Intan Jaya yang bertempat tinggal sekitar PT. Penambangan  akibat limbah pabrik hingga tercemar merkuri.

“Kami minta PT. PT Penambangan segera buat MoU dengan masyarakat pemilik ulayat sebelum berlanjutnya kegiatan eksploitasi,” ujar Misael Maisini, Ketua Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (Komisi), Jumat 26 Agustus 2011 di Jayapura.
Dijelaskan Misael, pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dari operasi pertambangan. “Kami juga mendata pendapat masyarakat setempat terkait penolakan mereka atas operasi pertambangan,” terangnya.

Berdasarkan hasil sosialisasi Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya tercatat 99% masyarakat adat pemegang hak ulayat menolak PT. PT Penambangan. Hal ini disebabkan masyarakat pemilik ulayat kehabisan tempat bercocok tanam dan menggantungkan hidupnya dari pinggiran sungai Wabu, Kemabu, Mbiabu, mapun sungai-sungai lain di Intan Jaya yang menjadi tempat pembuangan limbah pabrik perusahaan pertambangan.

Sebagian besar masyarakat meminta pembagian hasil dari pihak perusahaan PT. PT Penambangan dengan memakai mekanisme famisasi, yakni 40% untuk masyarakat adat dan 60% untuk investor.
Komisi menilai kehadiran PT. PT Penambangan justru merusak generasi masyarakat Intan Jaya karena tak adanya lahan untuk bercocok tanam jika kegiatan operasi pertambangan sudah masuk dalam skala besar.

Komisi juga menegaskan PT. Freeport yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi tahap kedua di Basecam Wabu Sugapa, Intan Jaya agar segera dihentikan karena belum melakukan kewajiban perusahaan, yakni penghijaun kembali lahan yang sudah gundul. (J/15)

Sumber: http://arsip.tabloidjubi.com/?p=11259

Tak Perhatikan Pendidikan, Gubernur Papua Ancam Tarik Dana 30% dari Kabupaten dan Kota

Lukas Enembe, Gubernur Papua

 Gubernur Papua mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota membangun asrama dan memberikan beasiswa pada mahasiswa papaua

Majalah Kribo- Gubernur Papua, Lukas Enembe memberikan warning bahwa dirinya akan mencabut dana Otsus sebesar 30 Persen yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Papua. Hal tersebut dikatakannya pada wartawan baru-baru ini.

Bagi orang nomor satu di provinsi Paling Timur Indonesia itu, Pendidikan ialah hal terpenting untuk membangun Papua. Tanpa pendidikan, menurutnya, papua tidak akan maju.

“Pendidikan menjadi fokus kita, tetapi tidak hanya provinsi tetapi kabupaten/kota, kita dorong agar mengalokasikan 30 persen dana Otsus dari dana 80 persen yang mereka terima,” ungkapnya.

Menurut Enembe, dalam rapat kerja bupati dan wali kota yang akan diselenggarakan, poin penting yang akan dibahas ialah dana 30 persen dari alokasi 80 persen yang selama ini diserahkan pada kabupaten dan kota.

Enembe mengungkapkan, jika bupati dan wali kota tidak dapat membangun asrama dan memberikan beasiswa bagi putra-putri papua yang sedang  menempuh studi perguruan tinggi di Tanah Papua maupun Luar Papua, pihak provinsi akan mengambil alih untuk mengelola dana 30 persen tersebut.

“Jika bupatI/walikota tidak menyediakan asrama atau beasiswa, pemerintah provinsi akan menarik dana 30 persen,” terangnya.

Sebaliknya, jika bupati dan walikota besikeras mengelola dan 30 persen untuk pendidikan dan berusaha akan memberikan perhatian penuh pada mahasiswa, seperti membangun asrama dan beasiswa, dana 30 persen tersebut akan dikelola oleh pihak kabupaten dan kota.

“Kalau kabupaten mau mengalokasikan dana pendidikan 30 persen untuk beasiswa dan asrama kita tidak akan menarik, tetapi jika tidak bisa, maka kita akan ambil alih,” tegasnya.

Bagi Enembe, pendidikan adalah hal yang penting bagi putra-putri Papua. Oleh karena itu pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Papua serius memperhatikan sektor pendidikan dengan mengalokasikan dana 30 persen bagi sektor pendidikan.

Selama ini, perhatian terhadap bidan pendidikan di Provinsi Papua, tidak hanya dilakukan Pemerintah Provinsi tetapi juga dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua.

“Di seluruh Indonesia mereka sudah memiliki asrama, pendidikan sangat pendidikan bagi Papua yang merupakan program unggulan baik provinsi maupun kabupaten/kota yang sepakat mendorong semua anak-anak Papua baik yang studi di Papua maupun diluar Papua,” tandasnya. (ditulis ulang dari PasifikPost)

Sumber: http://www.majalahkribo.com/2015/11/tak-perhatikan-pendidikan-gubernur.html

Mahasiswa Intan Jaya Tolak Rencana Freeport Beroperasi di Blok Wabu

 

Mahasiswa Intan Jaya TOLAK  Perusahan Di Intan Jaya

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Independen Somatoa Intan Jaya (KOMISI) menolak dengan tegas rencana kehadiran perusahaan tambang Freeport Indonesia membuka cabang di Blok Wabu, Intan Jaya.  Pernyataan ini disampaikan sejumlah mahasiswa saat menggelar jumpa pers di asrama mahasiswa Intan Jaya, Waena, Jayapura, Kamis (23/7/2015).
 Salah satu anggota Komisi, Rurfinus Japugau mengatakan, sebelum Freeport mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) di Intan Jaya, seharusnya sumber manusianya dulu yang lebih dulu disiapkan pemerintah daerah.  "Perusahaan jangan hanya tahu merampas hasil kekayaan kami saja, manusianya dibiarkan menderita, pemerintah dan perusahaan harus berperan aktif menyiapkan SDM di Intan Jaya," ujar Japugau.

Menurutnya, mahasiswa tidak ingin pemerintah daerah dan pusat bekerja sama untuk membunuh masyarakat secara perlahan dengan memberi ruang kepada PT. Freeport Indonesia untuk melancarkan kejahatan dan perampasan hasil alam di Intan Jaya.   "Setiap usaha untuk memasukan perusahaan apapun, termasuk perusahaan tambang di Intan Jaya, harus dikoordinasikan dengan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat," kata Japugau.


Sementara itu, Sekertaris umum Komisi, Karel Kobogau mengatakan, mahasiswa dan masyarakat adat di Kabupaten Intan Jaya sebagai pemilik hak ulayat menolak dengan tegas rencana kehadiran Freeport di Blok Wabu. "Mulai dari perusahaan kecil sampai besar yang ada di wilayah Intan jaya kami minta dengan tegas segera keluar, jangan merusak alam kami,’’ kata Kobogau.


Dikatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak melakukan kebijakan tanpa ada persetujuan dengan masyarakat adat Intan Jaya. "Kami juga meminta kepada PT. Freeport agar tidak dengan seenaknya memasuki kawasan Blok Wabu untuk melakukan pengolahan tambang secara diam–diam, sebab sejak tahun 1991 sampai dengan 1999 masyarakat adat Intan Jaya kehilangan mata pencarian mereka," ungkapnya.

HARUS RUMBARAR

Sumber: http://suarapapua.com/read/2015/07/23/2722/mahasiswa-intan-jaya-tolak-rencana-ptfreeport-beroperasi-di-wilayah-blok-wabu

“KONDISI TERKINI DI KABUPATEN DOGIYAI PASCA TRAGEDI BERDARAH”

“KONDISI TERKINI DI KABUPATEN DOGIYAI PASCA TRAGEDI BERDARAH”
Oleh Selpius Bobii

Selpius Bobii

Masyarakat Kabupaten Dogiyai sejak terjadi tragedi berdarah, Rabu 13 April 2011 sudah mulai mengungsi. Pada tanggal 13 dan 14 April TNI/POLRI telah menewaskan dua orang rakyat sipil (Dominikus Auwe dan Aloisius Waine); serta tiga orang sedang kritis (Otin Yobe, Matias Iyai dan Albert Pigai). Gabungan TNI dan POLRI menyisir beberapa kampung di Kabupaten Dogiyai. Beberapa rumah, kebun dan hewan ternak piaraan masyarakat setempat disapuh rata. Menurut informasi yang didapat pada tanggal 15 April 2011 bahwa 10 rumah dibakar dan juga hewan piaran serta beberapa kebun sapuh rata. Sampai kini belum bisa dipastikan beberapa orang rakyat sipil yang tewas susulan, dan berapa rumah yang dibakar dan hewan piaran mengingat ibu Kota Kabupaten sunyi-sepi.

Pendropan pasukan dengan peratan senjata lengkap kian meningkat dari kabupaten-kabuten terdekat, yakni Deiyai, Nabire, Paniai dan Timika. Hampir setiap saat konvoi pasukan dari Moanemani ke Kabupaten Paniai pulang-pergi) menunjukkan kekuatan TNI dan POLRI, sambil beberapa kampong di Kabupaten Dogiyai melakukan penyisiran.

Ibu kota Kabupaten Dogiyai dan beberapa distrik di Kabupaten Dogiyai sunyi sepi; masyarakat semua mengungsi di Kampung-Kampung kabupaten terdekat dan ada pula yang mengungsi ke hutan. Masyarakat setempat mengalami kelaparan yang hebat, sakit dan bahkan ada pula yang meninggal dunia; seperti: Detianus Goo anak umur 8 tahun dengan mamanya pergi ketempat persembunyian. Anak itu meninggal dunia pada hari ini, 16 April 2011 jam 09.00 WPB dari kampung Putapa Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai; selain itu, ibu Rosia Goo pergi dari Mauwa ke Udekebo untuk mencari tempat persembunyian. Ibu Rosia yang berumur 40 tahun ini meninggal di Udekebo pada hari ini, tanggal 16 April 2011.

Demikian gambaran singkat situasi masyarakat Kabupaten Dogiyai pasca insiden berdarah di Moanemani.

(Dilaporkan oleh: Selpius Bobii - Ketua Umum Front PEPERA PB).

Added by Filep Mambor to SR, Sabtu 16 April 2011

Masyarakat Intan Jaya Meminta Bupati Tidak Membuka Jalan Ke Cartenz

 

INTAN JAYA- Masyarakat intan jaya masih dalam penderitan, sehingga Bupati Natalis Tabuni Jangan Dulu buka jalan ke Mbai Gela, Ungkap Niko Joani ketika Bertemunya di Jogatapa, Jumat 16 Oktober 2015 Pukul 11. 45  Waktu Papua. 

Masyarakat Intan Jaya Saat Rapat TOLAK Jalan Ke Cartenz

Niko Menjelaskan; Kami masih dalam Penderitaan, jadi untuk Menguranggi Penderitaan kami masyarakat, Bupati Tolong Buka Jalan Dulu dari satu kampung ke satu kampung dan dari satu Distrik ke satu Distrik. Dan Bupati juga tolong Biaya Dulu anak-anak kami yang mau pergi Kulia, karena sekarang anak-anak itu semua tidak ke kulia dan masih ada di kampung-kampung masing-masing. Dan Juga Saat Ini kami Belum Lihat Uang; Kami Bawa Keladi, Sayur, Petatas, Tebu, Dan Buah Merah untuk dipasarkan, Tetapi Tidak Ada Yang Beli, Jadi hasil bumi itu, kami kasih keluarga dan Kenalan kami, jadi dalam Penderitaan ini, Bupati Jangan Buka Jalan ke Cartenz.

Lanut Joani; Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, jangan Pake-pake Wens Zonggonau, Joakim Mujijau, Januarius Maisini dan Saul Duwitau untuk datang rayu-rayu kami masyarakat supaya menerima rencana jahat pemerintah buka jalan ke Cartenz. “ Bahasa Migani; Digi Iniee…Bupatige Igi Masyarakat Duta Ndaipugiyee Najiggi I Duta Ndaimiyaoo… Tadigiya Digiya…Artinya; Lihat Itu,…Bupati Perintahkan Supaya Pigi Rayu Mereka Punya Masyarakat, jadi Mereka Datang Rayu –rayu Kita Itu“. Jangan Datang Rayu Kami, Kami ada CABUT KUNCI ALAT BERAT Pada Hari  Rabu 14 Oktober 2015 itu, Supaya Pemerintah Tidak Buka Jalan ke Cartenz. Kami cabut KUNCI ALAT BERAT, Karena kami Tidak Setuju…itu berarti Alam Juga Tidak Setuju, jadi Tolong Dimengerti”.

Sambung Niko; Kami bilang Tidak Usa Buka Jalan, Kalau Kami Bilang Tidak Usa Itu Tolong Dimengeri, Karena binatang saja kalau tuannya panggil itu bisa datang, (Bahasa Migani); “Wogoge Belege  Aeee,..Ndogo Miaya Duwilingga,…Mbai Gela Pia Keago Kisawame Ndago Kijutia...Tawaoo Ndogogo…Hanggiaya,…Artinya; Binatang Saja Kalau Dipanggil Oleh Tuannya Pasti Binatang Itu Bisa Datang,…Kami Bilang Tidak Usa Buka Jalan Ke Mbai Gela/Cartenz., Itu Tolong Mengerti”.

Lanjut Niko; Kalau Memang Pemerintah Mau PAKSAKAN! Membuka Jalan Ke Cartenz, Terima Kasih…..Kami persilakan,.,. tetapi Jangan Menyesal Dikemudian Hari, karena kami bilang Tidak Usa Buka Jalan Ke Mbai Gela. Tutupnya.