TIM RISET KESEHATAN DASAR MELAKUKAN PENDATAAN DI KAMPUNG-KAMPUNG DI INTAN JAYA

Foto: Misael Maisini

SUGAPA-Awalnya Tim riset kesehatan dasar melakukan pelatihan di Gedung Kusama Nabire Papua selama sepuluh (10). Hari. Kegiatan ini dibiayai dan difasilitasi dari pusat (Jakarta) dan ada tujuh (7) kabupaten yang mengikuti pelatihan di nabire, tujuh kabupaten tersebut diantaranya; Kabupaten Nabire,kabupaten Puncak, kabupaten Dogiyai,kabupaten Deyai,kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai dan kabupaten Intan Jaya.

Kami di Intan Jaya ada sepuluh orang, sehingga kami bagi dalam dua Tim Kerja. Satu Tim ke Distrik Homeyo, yang ke Homeyo diantaranya; Yakob Jagani,Lorry Nagapa,Depy Jagani,Jemmy Landa dan Daniel Belau,
sedangkan yang ke Distrik Sugapa diantaranya; Isak Japugau,Marten Jagani,Hendikus Weya,Sitty Hajar dan Rita Rumbekwan.

Noken bertemu Hendikus Weya,Sitty Hajar dan Rita Rumbekwan di Pusat Kesehatan Masyarakat di kampung Titigi pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2013 pukul 13.15 Wpb. Sitty Hajar mengatakan bahwa; awalnya sudah ada survei dari pemerintah pusat (Jakarta) ke tujuh kabupaten dan dari tujuh kabupaten tersebut sudah ada nama-nama masyarakat yang sudah diambil dari pusat untuk melakukan pendataan kesehatan dasar masyarakat, sehingga kami hanya
mengejar nama-nama yang sudah didata dari pusat.

Kami yang di Distrik Sugapa, pertama kami ke kampung Kumbalagupa,Eknemba,Ugimba,Hitalipa,Mamba,Jogata dan Jalae. Dari setiap kamung kami hanya ambil bersifas sampel, sehingga dari setiap kampung ada dua puluh lima orang. Sementara Hendrikus Weya mengatakan bahwa; kami data tentang kegiatan dasar masyarakat, Tempat tinggal,Perilaku hidup sehat dan kesehatan individu masyarakat. Data-data ini kami akan kirim lagi ke pusat.

BERLAKU ADIL MENYAMAI KEDAMAIAN

Foto: Misael Maisini

Dalam perayaan Paskrah Tahun 2013 ini umat katolik seluruh dunia memakai tema paskah; Berlaku Adil Menyamai Kedamaian. pater Dekenat Moni Puncak Jaya, Yustinus Rahangiar Pr berkhotbah bahwa; kalau ada Adil, maka ada Damai dan kalau ada kekacauan ada kematian, maka harus ada sikap Adil supaya ada kedamaian dan kejejahteraan secara menyeluruh. Pater Yustinus berkhotbah di Quasi paroki Titigi pada minggu 07 April
3013 pukul 10.35 Wpb.

Pater Yustinus berkhotbah bahwa; Umat Katolik musti bersikap adil supaya ada damai. Dalam damai itu supaya ditemukan kesejahteraan secara menyeluruh. Umat juga musti berhati-hati terhadap Kekacauan, karena dengan adanya kekacauan umat tidak bisa melakukan aktivitas
sehari-hari.

Pater Yustinus juga tanya kepada umat bahwa siapa yang senag dengan kekacauan dan kematian? Namun semua umat mengatakan tidak senang dengan kekacauan dan kematian, maka pater Yustinus mengatakan umat musti hati-hati dengan kekacauan supaya bisa hidup menuju
kesejahteraan. Di hari minggu itu juga pater Yustinus Rahagiar dan Frater Selpius Goo memberikan sambut baru kepada salah satu pewarta yang belum dipermandikan dan belum menerima Tubuh Kristus.

Saat noken mewawancarai pewarta tersebut, pewarta tersebut mengatakan bahwa; Dia putus sekolah di kelas dua (2) SMA Negeri 1 Sugapa akibat perang suku yang menimpa marganya dan khusunya keluarganya. Pewarta Oto Hagisimijau mengatakan bahwa akibat perang tersebut bapa kandungnya, Wagabomala Hagisimijau di tembak dengan seratus tujuh puluh lima (175)  anak panah. Kematian Ayahnya menandakan bahwa perang telah berakhir, yang dalam bahasa setempat mengatakan Peawogo Mbisia.

Akibat itu pewarta Oto memilih untuk aktif dikegiatan gereja,sehingga para pewarta dan gembala setempat menariknya ewarta Oto untuk menjadi pelayan umat di Stasi Titigi.
Tambahnya;saya kaget saat itu, karena pater memanggil saya untuk sambut baru,maka saya hanya bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan telah rencanakan terhadap diri saya.

BUDAYA MIGANI MEMBUNUH SUMBER DAYA MANUSIA INTAN JAYA

 SUGAPA- Budaya merupakan kebiasaan dan kebiasaan itu menetukan suatu suku bangsa, ras,golongan,kelompok dan juga budaya menetukan cara hidup seseorang/pribadi. Budaya atau kebiasaan itu diberikan Cuma-Cuma oleh sang pencipta alam semesta beserta isinya kepada nenek moyang tiap-tiap suku bangsa, untuk di teruskan dari generasi ke generasi. Budaya migani di intan jaya sudah ada sejak nenek moyang migani, namun budaya yang kurang baik harus disesuaikan dengan perkembangan jaman modern. Masalah mas kawin perempuan dan masalah selingku sering terjadi perang marga dan perang suku di kabupaten intan jaya, sehingga menyebabkan korban jiwa dan luka-luka akibat anak panah. Mas kawin perempuan migani biasa dibayar dengan 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan bayar kepala manusia biasanya 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). 

Foto: Misael  Maisini

Hal inilah yang membuat anak-anak migani kurang dalam sumber daya manusia. Jika dilihat orang migani memiliki kekayaan yang melimpah ruah, namun di sebabkan oleh faktor budaya, sehingga manusia migani kurang dalam sumber daya manusia. Pagi menjelang siang noken bersama beberapa pemuda hendak pergi ke kepala air sungai Dogabu untuk mencari tahu persoalan-persoalan yang terjadi di sana. Kami lalui beberapa bukit dan anakan sungai serta beberapa perkampungan. Ternyata banyak persoalan yang di hadapai masyarakat di kampung Sonabu dan Mbaituga. Hari itu rabu tanggal 29 Agustus 2012 pukul 12.35 kami tiba di kampung Magalogae dan noken hendak mencari tahu siapa tokoh perang tersebut. 


Pemuda setempat mengantar noken dan hendak ke rumahnya bapak Enos Nayagau. Noken bertemu dengan bapak Enos Nayagau dan saling sapa-menyapa. Bapak Enos menerima noken dengan senang hati untuk diwawancarai. Bapak Enos Nayagau sebagai pemilik perang atau dalam bahasa migani mengatakan Mbole Auu mengatakan bahwa; Tepatnya pada tahun 2003 seorang pemuda selingku dengan istri kepala suku, sehingga kepala suku yang bernama Begagelani Selegani meminta pihak pelaku untuk membayar denda, namun pihak pelaku membanta pernyataan tersebut, maka kepala suku Begagelani Selegani mengangkat busur dan menembak pihak pelaku, sehingga terjadilah perang marga yang dapat menewaskan Naigaukiba Nambagani dan Kepayabega Duwitau serta yang lainnya luka-luka.
Kami sudah bayar kepala (Munggagi/Kigi Indo) dengan kulit bia yang bernama Jigigitagawabogotaga, kulit bia ini sama nilai dengan uang 150.000.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditamba kulit bia yang bernama Bodalibaga (RP. 8.000.000) delapan juta rupiah, tambah munggagiagibagapabaga (RP.6.000.000) Enam juta rupiah, tambah Tujimigi (RP. 2.000.000) Dua juta rupiah, tambah Sagalawanibaga (RP. 8.000.000) tamba Degendogangaibaga (RP. 7.000.000) tamba Tomojimbubaga (RP. 15.000.000) tamba Kigi bagu serta babi 30 ekor. Kulit bia dan babi ini kami bayar marga Tigau dan Bagubau dan saat ini kami sedang mengumpulkan kulit bia dan uang untuk bayar kepala Kepayabega Duwitau. 

Kami sudah bayar kepala (Munggagi/Kigi Indo) Kepayabega Duwitau dengan kulit bia yang bernama Sugupakitatuji yang sama nilai dengan uang sebesar 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) tambah kulit bia Anibela (RP.30.000.000) Tiga puluh juta rupiah, tamba Isasigabobaga (RP. 7.000.000) tamba Tujimigi (RP.2.000.000) tamba Engapawanibaga (RP. 3. 000.000) tamba Munikibuga Agibagapabaga (RP 1. 500.000) tambah babi 3 ekor yang sudah disiapkan, sedangkan yang belum disiapkan kami belum bisa untuk memberi keterangan, karena ini perang. Kulit bia dan babi ini kami akan bayar Marga Sondegau, Duwitau, Kum dan Maisini sedangkan untuk Emole Nambagai yang kena luka anak panah baru meninggal kemaring, kami sudah siapkan Jasigabokote yang sama dengan nilai uang lima ratus juta rupiah tamba uang empat puluh lima juta tamba kulit bia Iabumibeabumii (RP. 16.000.000) tamba mbulu-mbulu baga (RP. 5. 000.000) tamba Tujimigi (RP. 2. 000.000) tamba babi empat ekor. 

Selain itu kami kampung Sonabu dan Mbaituga sudah selesaikan beberapa persoalan perselingkuhan dengan uang, babi, ayam serta kelinci dan juga ada beberapa istri kami yang belum bayar mas kawin lalu meninggal dunia, sehingga kami akan hadapi dalam beberapa bulan kedepan. Persoalan-persoalan ini membuat anak-anak kami pulang dengan tangan kosong ke tempat kulia mereka di Jayapura, Makasar dan di Manado. Ini memang budaya suku migani di Intan Jaya yang diberikan Cuma-Cuma oleh Tuhan, namun budaya migani seharusnya disesuiakan dengan perkembangan jaman yang ada. 

Sekolah di Distrik sugapa sudah di bangun sejak tahun 1958, namun masih memiliki sumber daya manusia yang kurang kerena faktor budaya sangat memperhambat proses pendidikan. Sehingga harapan kami kedepan jangan lagi terjadi perselingkuhan, karena akibat perselingkuhan berjatuhan korban jiwa maupun harta, selain itu mas kawin juga harus di sesuiakan dengan situasi keberadaan seseorang, marga dan suku.

Papua Dari Nama ke Nama

Oleh: Oktovianus Pogau*

ADA banyak nama yang pernah diberikan untuk pulau Papua (meliputi Papua dan Papua Barat). Kebanyakan nama pemberian orang asing yang melakukan ekspedisi di wilayah ini. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia termasuk putra asli Papua sendiri ikut memberikan nama.

Pulau Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greendland di Denmark. Luasnya capai 890.000 Km² (ini jika digabung dengan Papua New Guinea). Besarnya diperkirakan hampir lima kali luas pulau Jawa.

Pada sekitar tahun 200 M , ahli Geography bernama Claudius Ptolemaeus (Ptolamy) menyebut pulau Papua dengan nama Labadios. Sampai saat ini tak ada yang tahu, kenapa pulau Papua diberi nama Labadios.

Sekitar akhir tahun 500 M, oleh bangsa China diberi nama Tungki. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pengarang Tiangkok, Ghau Yu Kuan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang China saat itu untuk Papua.

Selanjutnya, pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Mpu Prapanca “Tugki” atau “Janggi” sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga yaitu Pedagang Cina Chun Tjok Kwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua.

Di awal tahun 700 M, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedangan dari India. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedangang asal China. Para pedagang ini sebut nama Papua dengan Dwi Panta dan juga Samudranta, yang artinya Ujung Samudra dan Ujung Lautan.

Pada akhir tahun 1300, Kerajaan Majapahit menggunakan dua nama, yakni Wanin dan Sram. Nama Wanin, tentu tidak lain dari semenanjung Onin di daerah Fak-Fak dan Sram, ialah pulau Seram di Maluku. Ada kemungkinan, budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onin dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut.

Sekitar tahun 1646, Kerajaan Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papa-Ua, yang sudah berubah dalam sebutan menjadi Papua. Dalam bahasa Tidore artinya tidak bergabung atau tidak bersatu (not integrated). Dalam bahasa melayu berarti berambut keriting. Memiliki pengertian lain, bahwa di pulau ini tidak terdapat seorang raja yang memerintah.

Ada juga yang memakai nama Papua sebagai bentuk ejekan terhadap warga setempat—penduduk primitif, tertinggal, bodoh— yang merupakan slogan yang tidak mempunyai arti apapun dengan nama Papua.

Respon penduduk terhadap nama Papua cukup baik. Alasannya, sebab nama tersebut benar mencerminkan identitas diri mereka sebagai manusia hitam, keriting, yang sangat berbeda dengan penduduk Melayu juga kerajaan Tidore. Tapi, tentu mereka tak terima dengan ejekan yang selalu dilontarkan warga pendatang.

Pada tahun 1511 Antonio d’Arbau, pelaut asal Portugis menyebut wilayah Papua dengan nama “Os Papuas” atau juga llha de Papo. Don Jorge de Menetes, pelaut asal Spanyol juga sempat mampir di Papua beberapa tahun kemudian (1526-1527), ia tetap menggunakan nama Papua. Ia sendiri mengetahui nama Papua dalam catatan harian Antonio Figafetta, juru tulis pelayaran Magelhaens yang mengelilingi dunia menyebut dengan nama Papua. Nama Papua ini diketahui Figafetta saat ia singgah di pulau Tidore.

Berikutnya, pada tahun 1528, Alvaro de Savedra, seorang pimpinan armada laut Spanyol beri nama pulau Papua Isla de Oro atau Island of Gold yang artinya Pulau Emas. Ia juga merupakan satu-satunya pelaut yang berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara kepulauan Papua. Dengan penyebutan Isla Del Oro membuat tidak sedikit pula para pelaut Eropa yang datang berbondong-bondong untuk mencari emas yang terdapat di pulau emas tersebut.

Pada tahun 1545, pelaut asal spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinee. Dalam bahasa Inggris disebut New Guinea. Ia awalnya menyusuri pantai utara pulau ini dan karena melihat ciri-ciri manusianya yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang ia lihat di belahan bumi Afrika bernama Guinea, maka diberi nama pulau ini Nueva Guinee/Pulau Guinea Baru.

Nama Papua dan Nueva Guinea dipertahankan hampir dua abad lamanya, baru kemudian muncul nama Nieuw Guinea dari Belanda, dan kedua nama tersebut terkenal secara luas diseluruh dunia, terutama pada abad ke-19. Penduduk nusantara mengenal dengan nama Papua dan sementara nama Nieuw Guinea mulai terkenal sejak abad ke-16 setelah nama tersebut tampak pada peta dunia sehingga dipakai oleh dunia luar, terutama di negara-negara Eropa.

Di tahun 1956, Belanda kembali merubah nama Papua dari Nieuw Guinea menjadi Nederlands Nieuw Guinea. Perubahan nama tersebut lebih bersifat politis karena Belanda tak ingin kehilangan pulau Papua dari Indonesia pada zaman itu.

Pada tahun 1940-an oleh Residen JP Van Eechoud pernah membentuk sekolah Bestuur. Disana ia menganjurkan dan memerintahkan Admoprasojo selaku Direktur Sekolah Bestuur tersebut untuk membentuk dewan suku-suku. Didalam kegiatan dewan ini salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Papua, termasuk mengganti nama pulau Papua dengan sebuah nama yang mencerminkan budaya Papua, dan nama tersebut harus digali dari bumi Papua.

Tindak lanjutnya, berlangsung pertemuan di Tobati, Jayapura. Di dalam turut dibicarakan ide penggantian nama tersebut, juga dibentuk dalam sebuah panitia yang nantinya akan bertugas untuk menelusuri sebuah nama yang berasal dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang ada.

Frans Kaisepo selaku ketua Panitia kemudian mengambil sebuah nama dari sebuah mitos Manseren Koreri, sebuah legenda yang termahsyur dan dikenal luas oleh masyarakat luas Biak, yaitu Irian.

Dalam bahasa Biak Numfor “Iri” artinya tanah, "an" artinya panas. Dengan demikian nama Irian artinya tanah panas. Pada perkembangan selanjutnya, setelah diselidiki ternyata terdapat beberapa pengertian yang sama di tempat seperti Serui dan Merauke. Dalam bahasa Serui, "Iri" artinya tanah, "an" artinya bangsa, jadi Irian artinya Tanah bangsa, sementara dalam bahasa Merauke, "Iri" artinya ditempatkan atau diangkat tinggi, "an" artinya bangsa, jadi Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi.

Secara resmi, pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Kaisepo yang mewakili Nieuw Guinea dalam konferensi di Malino-Ujung Pandang, melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian.

Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisepo pernah mengatakan “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108).

Selanjutnya, Pada 1 Desember 1961, Komite Nasional Papua, disebut Nieuw Guinea Raad oleh Belanda, sebuah lembaga yang disponsori kerajaan Belanda, menyatakan masyarakat Papua siap mendirikan sebuah negara berdaulat, dan mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora. Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat.

Sedangkan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk menyiapkan act free choice di Papua pada tahun 1969 menggunakan dua nama untuk Papua, West New Guinea/West Irian.

Beritkunya, nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak 1 Mei 1963 saat wilayah ini "dianeksasi" dari Kerajaan Belanda ke dalam pangkuan Negara republik Indonesia. Di tahun 1967, kontrak kerja sama PT Freeport Mc Morran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi jadi bagian Indonesia.

Setelah Papua menjadi bagian dari Negara Indonesia melalui PEPERA 1969 yang dianggap penuh rekayasa oleh sebagian besar rakyat Papua, perjuangan untuk tetap memisahkan diri dari Negara Indonesia untuk menjadi Negara merdeka dan berdaulat terus suarakan.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Seth Jafet Rumkorem, pimpinan Pemerintah Revolusioner sementara Republik West Papua di Markas Victoria menggunakan nama West Papua untuk Papua. Kehadiran organisasi ini tak begitu lama karena berhasil di tumpas oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa operasi militer.

Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 nama Irian barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya. Penggantian nama tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian eksplorasi PT Freeport Indonesia yang pusat eksploitasinya dinamakan Tembagapura.

Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari 2000, beliau memaklumkaan bahwa nama Irian Jaya saat itu dirubah namanya menjadi Papua.

Kembalinya nama Papua sejak diberikan oleh Kerajaan Tidore di tahun 1800-an memberikan arti tersendiri, bahwa pulau ini dihuni oleh penduduk yang berambut keriting, kulit hitam, punya Ras Melanesia. Ia tak sama dengan ras Melayu –ras masyarakat Indonesia pada umumnya.

*Penulis kordinator Honai Study Club (HSC), tinggal di Jakarta.

PT.Freeport Ke Intan Jaya, Berkat Atau Laknat?

NABIRE- Setelah kurang lebih sepuluh tahun(1990-2000)PT. Freeport Indonesia Company (PT.FIC)meningalkan luka di hati masyarakat Intan Jaya dengan kerusakan lingkungan pemusnahan ekosistim baik flor maupun fauna lewat kegiatan Eksplorasinya kini perusahan Raksasa milik Amerika Serikat itu kembali mengincar kandungan alam diwilayah intan jaya.

Foto: Misael Maisini

Salah satu tokoh pemuda Intan Jaya,Misael Joani kepada Papua Pos Nabire,kamis(18 februari 2010)lalu,mengatakan,Jika peruhan raksasa itu hendak melakukan kegiatanya,terlebih dahulu harus membuat perjanjian kontak kerja (MOU)antara masyarakat pemilik hak ulayat, pemerintah dan disaksikan oleh pengurus Dewan Adat, Tokoh Agama serta pihak berkompoten lainnya.tanpa” Mou” masyarakat tidak akan mengijinkan perusahan itu beroperasi lagi. ujar Misael Joani.
Dikemukakan,setiap areal konsesi PT Freepor selalu saja meningalkan kesan yang mengecewakan masyarakat pemilik ulayat.Ibarat sapi perah yang diperas susunya demi kepentingan manusia,kandugan alamnya dikuras demi PT.Freeport, yang tertinggal hanyalah kerusakan dan kerugian bagi masyarakat di lokasi penambanggan “entah perusahaan tekad untuk membawah berkat atau Laknat,harus membuat “Mou “terlebih dahulu, tandas Misael Joani.

Menurut Misael Joani,masyarakat masih merasa trauma sebagaimana pengalaman yang pernah dialami oleh saudara-saudara tetangga,suku Amungme dan Kamoro di Timika dan Tembagapura.Oleh karna itu,kata dia belum cukup dengan hanya mengatakan bayar dulu ganti rugi atas segala kerusakan lingkungan yang pernah di lakukan selama kurang lebih sepuluh tahun kegiatan eksplorasi di daerah itu.

Namun justru yang paling penting adalah sebelum melakukan semua kegiatan,apakah eksplorasi ,studi kelayakan,eksploitasi ataupapun Pariwisata (Mbai Gela/Cartens ) terlebih dulu harus membuat Perjanjin konrak kerja/Mou yang akan menguntungkan semua pihak terutama Masyarkat pemilikm hak ulayat.Tanpa perjanjian kontrak kerja/Mou jelas-jelas merupakan penipuan saja” tegas Misael Joani.

Foto Lokasi PT. Minersave di Intan Jaya
Lebih jauh dikatakan,jika dipaksakan atau membuat Perjanjian/Mou sepihak dalam hal ini antara perusahan dengan pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat,maka sama halnya dengan menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan dan penindasan di atas kekayan Alam sendiri.Untuk itu lanjut Misael Joani.jika kandungan alam di Intan Jaya tergolong potensial,tentu akan menguntungkan semua pihak termasuk Penambahan Pendapatan Asli Daerah Intan Jaya,maka tidak ada alasan tahap eksplorasi ataupun alasanya,tetap ditolak kalau tanpa membuat perjanjian kontrak kerja (MOU) terlebih dahulu.

Ditambahkan, masyarakat sudah mengetahui bahwa tahap eksplorasi selama sepuluh tahun lalu,sudah lewat. Bahkan hingga masa studi kelayakan pun sudah lewat, setelah perusahan itu menggandeng PT.Mine Serve International (MSI) selama kurang lebih satu tahun. “Kalau bahasanya hanya sedang melakukan eksplorasi atau studi kelayakan itu hanya penipuan saja untuk merasa cuci tangan terhadap semua kesahalan yang pernah dilakukannya,jadi,tetap ditolak,” tutur Joani.

(Papua Pos Nabire)

PEMDA INTAN JAYA MUSTI MEMBUKA MATA HATI

Era Globalisasi saat ini sangat menuntut kebutuhan dalam bidang ilmu komunikasi dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat. Sehingga sangat mempengaruhi kebutuhan sehari –hari dalam bidang pendidikan entah di Tingkat SD,SMP, SMA dan PT. hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Gereja, pemerintah maupun LSM. Dijaman dahulu kurangnya teknologi sehingga kebutuhan pun tidak menuntut tiap – tiap orang yang ada dibangku studi.

Foto: Misael Maisini

Kini kebutuhan sangat menuntut tiap – tiap pribadi, sehingga semua yang ada dibangku studi musti pakai alat – alat teknologi seperti Notebook, Leptop, Kompur, Alat Cetak/ Printer, Salin /Foto Copy maupun kebutuhan lainnya.

Khususnya kabupaten Intan Jaya jika dilihat saat ini mahasiswa dan pelajar Intan Jaya se - indonesia tidak mencapai Enam Ratus orang dan Dana yang dianggarkan setiap tahun untuk pendidikan pun kadang tidak jelas dan tidak diberikan tepat pada waktu semester berjalan. Jika saat ini Pelajar dan Mahasiswa tidak diberi sponsor secara baik dan benar bagaimana mau tingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Intan Jaya yang handal dan siap dipakai.

Ekonomi Masyarakat Kabupaten Intan Jaya saat ini masih sangat dibawah standar, sehingga tidak akan mencukupi kebutuhan anak – anak mereka yang sekolah maupu kuliah dan saat ini juga mau cari tempat kerja sampingan seperti borongan sudah tidak bisa lagi, karena tenaga kerja Tukang maupun buruh semua diantar dari luar Papua.

Saat ini pemerintah Kabupaten Intan Jaya musti buka mata hati untuk belajar melihat keadaan yang sebenarnya terjadi ditanah Papua, entah dibidang Pendidikan, Kesehatan, Pembagunan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kekayaan Alam untuk meneta Kabupaten Intan Jaya secara baik, Benar dan Terarah, Semoga,…!!!!

Menanti Pelantikan DPRD Intan Jaya

ANTUSIAS masyarakat Intan Jaya menanti, kapan waktu pelantikan DPRD Kabupaten Paniai 6 februhari lalu, akan segera dilantik.Tanpa terasa, waktu terus bergukir, hingga satu bulan telah terlewati. Pro dan Kontra dari pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pleno KPUD Paniai pun tak terhindarkan.

Disatu pihak ingin hasil pleno penetapan DPRD Intan Jaya terus diproses.Dilain pihak,hasil peleno tersebut sudah sah. Memang diakui, bahwa sebagai bagian dari Negara yang menganut paham demokrasi,yang senantiasa menuntut adanya transparansi,maka protes,proses dan tuntutan yang diajukan adalah sah- sah saja,sebagai aspirasi dan sejau sesuai dengan koridor hokum yang berlaku.

Namun disisi lain akibat dari adanya,akibat dari adanya proses demi proses,bukankah daerah dan rakyat kabupaten intan jaya menjadi korban kepentingan? Karena, target anggran yang ditetpakan untuk periode tertentu akan terbuang begitu saja dan dapat jadi, disalah manfaatkan dengan berbagai dali dan alasan seperti tutup buku, kembalikan kekas Negara dan sebagainya. Bahkan tak menutup kemungkinan masuk kekantung pejabat.

Untuk itu masalah proses atas ketidakpuasan hasil pleno hingga persiapan pelantikan DPRD harus dilihat sebagai masalah pemerintah dan masyarakat Intan Jaya,bukan masalah kepentingan seseorang atau sekelompok partai politik atau KPUD Paniai.sebab jika kondisi ini dibirkan maka, konfilik Horisontal maupun vertical dapat terjadi,degan demikian pihak- pihak “pintar” akan memanfaatkan kesempatan untuk menggelapkan anggaran.

Dengan demikian diharapkan segera untuk menyelesaikaan beberapa masalah urgen yang merupakan PR bagi pemerinth kabupaten intan jaya adalah setidaknya beberapa hal antara lain;memindakan kabupaten intan jaya yang selama ini di Nabire untuk segera naik ke Sugapa,mefasilitasi pelantikan DPRD,mengerakan roda pembangunan di Sugapa serta menyiapkan pelaksanaan pemilukada bupati dan wakil bupti.

Benar bahwa semua pihak menghendaki,kalau diwal pembangunan Intam Jaya ini, mulai dengan meletakan pondasi yang kuat dan kokoh, pondasi tersebut merupakan karya cipta putra/I negeri intn jaya,dari magataga hingga mbulu-mbulu secra bersma yang akan menopang beban pembangunan.

Menurut hemat kaca penulis,kehadiran 20 anggota DPRD,sudah mencerminkn warna intan jaya,jika ada warna yang merasa tidak terwakili dalam meghiasi ke-20 kursi empuk anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya itu, maka bukan berarti gagal,karena masih banyak peluang dan kesempatan lain yang akan dapat diisi,walau dalam hal lain.sebab,kegagalan kali ini merupakan keberhasilan yang tertunda untuk hari- hari mendatang. Sebab memang harus banyak belajar berjiwa besar,karena akibat dari pengambilan sebuah keputusan,tidak semua orang akan merasa puas.

Namun,tentu saja,ada yang pulang dengan kepuasan karena membawa hasil.sebaliknya ada juga yng pulang dengn rasa kecewa,Karen tidak berhasil sehingga pulang dengan tangan hampa. jika protes dan proses demi kepentingan kelompok partai politik,akan mengorbankan daerah dan masyarakat intan jaya,untuk itu, demi pembangunan daerah,sebaliknya jangan mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi,pemerintah bersama KPUD kabupatem paniai dan semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk secepatnya duduk bersama mengambil langka terbaik sehingga mempercepat proses pelantikan agar roda pembangunan dapat berjalan sesuai impin dan harapan kita bersama.

Penulis adalah sala satu tokoh pemuda Intan Jaya tinggal di Bumiwonerejo,
Nabire ( Martinus Alfa Mujiju ).